Irigasi Dukung Ketahanan Pangan

Irigasi sangat penting sekali dalam mendukung ketahanan pangan khususnya produksi beras nasional. Lahan irigasi yang ada di Indonesia sekitar 7,2 juta ha yang terdiri dari irigasi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dan sesuai dengan UU SDA dimana lahan irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha merupakan kewenangan pusat, 1000-3000 ha kewenangan provinsi dan kurang dari 1000 ha kewenangan kabupaten/kota. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal SDA, Moh. Hasan, dalam acara Warta Pagi TVRI, di Jakarta (1/5/12).

“Dari 7,2 juta ha yang merupakan kewenangan pusat sekitar2,4 juta ha, kewenangan provinsi sekitar 1,4 juta ha dan kewenangan kabupaten sekitar 3,4 juta ha dan hampir semuanya ada di Pulau Jawa. Yang terpenting dalam pengelolaan irigasi adalah melaksanakan operasi dan pemeliharaan karena dengan itu eksistensi distribusi bisa ditingkatkan, ketepatan mengatur dan mendistribusikan air dalam jumlah dan waktu yang tepat.Untuk itu pengelolaan irigasi harus dioptimalkan guna mendukung program ketahanan pangan,” lanjut Moh. Hasan. 

Mengukur kinerja pengelolaan itu dilihat dari indeks pertanamannya maksudnya bagaimana lahan sawah tersebut bisa ditanami dalam setahun. Rata-rata lahan irigasi yang ada di Indonesia mempunyai indeks pertanaman (IP) 1,4 skala nasional dalam arti yang paling besar adalah di pulau Jawa dengan indeks pertanaman (IP) mencapai 1,9.

Untuk pulau Jawa, Bali, NTB dan Sulsel IP-nya tinggi, sementara untuk pulau sumatera dan Sulawesi indeks pertanamannya sangat kecil, sudah dibawa 1,4. Hal tersebut dikarenakan kondisi alih fungsi yang sudah sangat parah terutama di sumatera utara. Saat jaringan irigasi sudah kita rancang bahkan sebagian sudah dalam under construction, banyak petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian, tidak lagi untuk sawah tapi untuk kelapa sawit.

“Dalam hal ini kita ingin meluruskan bahwa jaringan irigasi yang rusak tidak sepenuhnya rusak dan tidak bisa berfungsi tapi definisi rusak disini adalah bahwa irigasinya masih bisa berfungsi hanya saja kapasitas sistem prasarananya dalam mengairi sawah tidak maksimal dan ada kategorinya yaitu rusak ringan, sedang dan berat. Sebagian besar irigasi yang rusak merupakan kewenangan provinsi dan kabupaten,”Dr.Ir. Muhammad Hasan, Dipl.HE

Untuk itu kita harus berkoordinasi dengan instansi terkait dan memanfaatkanberbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh P3A untuk tingkat petani, sedangkan untuk tingkat kabupaten ada komisi irigasi, dimana keanggotaannya diwakili oleh semua stakeholders termasuk P3A.

Umumnya kendala yang dihadapi oleh petani adalah distribusi air ke sawah yang tidak merata dan tidak tepat dengan masa tanamnya sebab jumlah air yang diberikan ke sawah tidak sesuai dengan masa pertumbuhan tanamannya. Jadi ada saat dimana sawah memerlukan air yang banyak dan ada saat harus ada pengeringan. Dan semua itu waktunya harus tepat. Disamping itu irigasi merupakan sistem yang berupa hamparan yang luas sekali dan pembagian airnya diatur oleh blok-blok.

Moh. Hasan berharap agar peran serta masyarakat dapat menjadi faktor utama dalam melakukan pengelolaan irigasi dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat seperti subak di Bali, yang tidak hanya sekedar sistem irigasi tetapi sudah menjadi bagian yang menyatu dari sosial budaya dan agama Bali. Ada juga mitra cai di Jawa Barat, Tudam Sipulung di Sulsel. Itu adalah potensi yang harus dikembangkan dan mengoptimalkan kearifan lokal.

Modernisasi Irigasi

Modernisasi irigasi merupakan upaya mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan keandalan penyediaan air, pengelolaan irigasi, institusi pengelola dan sumber daya manusia.

Untuk itu agar semua dapat berjalan secara optimal dengan memanfaatkan irigasi partisipatif yang pada esensinya adalah mengembalikan ownership irigasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat harus terlibat sejak perancangan, dan juga pola perancangan, setelah dibangun juga harus berpartisipasi lalu ikut dalam kegiatan operasi dan pengelolaannya serta pemeliharaannya. Proses pemberdayaan masyarakat membutuhkan waktu yang sangat lama.

 

sumber: PU-net

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM RI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: