Proyek Banjir, DAN Banjir Proyek…?????

Sebuah banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan  Uni Eropa mengartikan banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air.Dalam arti “air mengalir”, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau menjebol bendungan sehingga air keluar dari batasan alaminya.

Ukuran danau atau badan air terus berubah-ubah sesuai perubahan curah hujan dan pencairan salju musiman, namun banjir yang terjadi tidak besar kecuali jika air mencapai daerah yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan permukiman lain.

Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Manusia terus menetap di wilayah rawan banjir adalah bukti bahwa nilai menetap dekat air lebih besar daripada biaya kerusakan akibat banjir periodik.

Mitos banjir besar adalah kisah mitologi banjir besar yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menghancurkan suatu peradaban sebagai pembalasan agung dan sering muncul dalam mitologi berbagai kebudayaan di dunia.

Secara umum banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Banjir merupakan suatu bencana karena tidak satupun orang mengharapkan kehadirannya. Namun, hampir setiap tahun terutama di musim penghujan bencana banjir selalu saja hadir.

Nampaknya bencana banjir telah mengikuti hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi “energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan”. Tidak ada satupun orang yang berambisi untuk menciptakan banjir dan juga belum ada orang yang berambisi untuk memusnahkan banjir dari muka bumi ini. Banjir sudah menjadi fenomena alam yang sudah terlalu biasa untuk dihiraukan.

Walaupun sudah biasa terjadi, tidak berarti banjir boleh dihiraukan begitu saja. Maksudnya, kita tidak boleh pasrah akan senantiasa mengalami kebanjiran. Namun, bila ditinjau dari segi pencegahan dan penanganannya, masyarakat di Indonesia terutama pemerintah belum merasa bahwa bencana banjir merupakan masalah yang darurat.

Sebenarnya, bila dihitung-hitung banyak kerugian yang terjadi ketika dan sesudah banjir melanda. Dampak primer mengakibatkan kerusakan fisik bangunan, jalan raya, jembatan, pertanian, industri, korban jiwa, dan lain-lain. Dampak sekunder antara lain dapat berakibat kurangnya persediaan air bersih, penyebaran berbagai penyakit menular, persediaan makanan yang kurang akibat rusaknya lahan pertanian, susahnya transportasi ke dan dari tempat bencana, dan lain-lain. Sedangkan dampak tersiernya berakibat pada kesulitan ekonomi akibat penurunan jumlah wisatawan, biaya pembangunan kembali, kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga, dan lain-lain.

Bila tidak segera ditangani, jangan harap Indonesia akan memiliki Kota Metropolitan bertaraf Internasional. Jangan berkhayal pula, Jakarta atau Medan, misalnya bisa dijelma menjadi kota seperti Paris, Singapura, atau bahkan Kuala lumpur. Sudah seharusnya kita memiliki kementerian khusus yang menangani masalah sumber daya air. Malaysia, Singapura dan Papua Nugini adalah tiga negara yang secara khusus memiliki kementerian yang mengurusi penanganan sumber daya air. Ketiga negara tersebut sudah menyadari masalah sumber daya air sangatlah penting. Indonesia yang telah mengalami miss management pengelolaan sumber daya air seharusnya bisa meniru tiga negara tersebut.

Proyek Banjir dan Banjir Proyek

Sungguh sangat ironis, menyedihkan dan memalukan, di saat banyak orang menderita, ada pihak lain yang menjual derita demi kepentingan dan keuntungan pribadi sesaat. Kalimat ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung para relawan yang tidak kenal lelah, membantu korban banjir.

Tingginya alokasi anggaran pengendalian dan penanganan banjir, contohnya di Ibukota Jakarta ternyata tidak sebanding dengan dampak perbaikan yang dihasilkan. Ini bisa saja karena Pemerintah setempat kurang fokus atau memang tidak berupaya membuat langkah-langkah dan terobosan baru, kecuali sebatas menaikkan anggaran banjir. Menurut Yudi yang adalah Anggota Komisi V DPR, dilihat dari sisi anggaran, besarnya anggaran untuk menangani banjir di DKI Jakarta sudah sangat besar dan setiap tahun terus meningkat. Untuk tahun 2008 saja anggaran pengendalian dan penanganan banjir telah mencapai Rp 916,36 milyar, tahun 2009 telah menembus angka Rp 1,08 trilun, bahkan di tahun 2010 terus naik menjadi Rp 1,34 triliun.

Gatot Irianto, seorang Doktor bidang pemodelan banjir dari ENSA, Rennes, Prancis/Direktur Pengelolaan Air Ditjen PLA Departemen Pertanian menyatakan bahwa pelestarian proyek banjir secara fisik sulit dibuktikan, tetapi menilik dari pendekatan pengelolaan, metode penanggulangan, tingginya besaran dan korban banjir, indikasinya sangat kuat. Modus mengais rezeki dari banjir sudah lama dilakukan dan efek jangka panjangnya sangat berbahaya. Banjir makin menuju titik kulminasinya, sehingga semakin brutal serta korban yang jatuh menjadi sangat besar.

Penyelesaian masalahnya semakin tidak jelas dengan tidak adanya pertanggungjawaban publik dalam penanggulangan banjir. Ini memberi kesan bahwa pemangku kepentingan utama sektoral kurang bersungguh sungguh. Indikatornya, hampir semua desain proyek dilakukan untuk memperpanjang pelaksanaan proyek dan bukan mempercepat capaian ultimate goal-nya. Proyek-proyek banjir seperti pengerukan sungai, muara, penggalian saluran, penimbunan, pengadaan pompa (persiapan menghadapi banjir), bantuan sosial, dan sebagainya tidak menyelesaikan inti pokok persoalan sebenarnya. Dua kata untuk pemerintah: “Pemerintah Egois!”

Berhenti Berwacana

Semua pihak di segala strata harus menahan diri, berhenti berwacana dan membuat pernyataan politik. Bekerja berdasarkan apa yang seharusnya dilakukan (must be done), bukan apa yang dapat dikerjakan (can be done). Kita harus yakin bahwa banjir bukan kejadian alamiah, tetapi merupakan buatan manusia sehingga pasti dapat diselesaikan.

Mengutip pendapat Gatot Irianto, paling tidak ada tiga langkah fundamental untuk penyelesaian banjir yang mendesak dilakukan: (i) reorientasi basis pembangunan dari ekonomi ke lingkungan (ii) reformulasi desentralisasi/ otonomi, dan (iii) moratorium alih fungsi lahan.

Pemerintah harus melepas kacamata kuda mazhab ekonomi makronya yang lebih meng utamakan pengamanan nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi tanpa berpikir sumber pertumbuhan, kualitas, dan tingkat kesehatan pertumbuhannya. Pertumbuhan yang berbasis eksploitasi sumber daya alam dan tidak menyentuh akar rumput, sekalipun tinggi, dipastikan sangat rawan dan berisiko karena hasilnya akan digerogoti dan digerus bencana lingkungan seperti yang terjadi saat ini.

Revisi otonomi berkaitan tugas sektor lingkungan dari kabupaten/kota ke provinsi merupakan keharusan agar rentang kendali dan penyelesaian masalah pembangunan lingkungan dapat lebih cepat.

Semua pemangku kepentingan harus realistis menyikapi banjir karena realitasnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kurang/tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah bencana lingkungan. Selain biayanya mahal, memerlukan tenaga dan waktu banyak, benefit finansialnya tidak terukur.

Artinya, penyerahan pengelolaan lingkungan melalui mekanisme otonomi sama saja menyerahkan bencana kepada mekanisme pasar. Betonisasi dan aspalisasi serta alih fungsi lahan bervegetasi menjadi lahan nonvegetasi merupakan masalah yang harus secepatnya diselesaikan. Moratorium alih fungsi lahan dalam segala bentuk, termasuk rencana pemerintah membangun ruas jalan tol, merupakan pilihan pahit yang harus ditelan pemerintah. Secara simultan, penanaman pohon dan pemulihan DAS harus terus dikembangkan, baik jumlah maupun lokasinya. Jadi: “Jangan Egois!”

Itu yang dapat dilakukan pemerintah. Lalu kita sebagai masyarakat hendaknya juga menghilangkan ataupun paling tidak mengurangi keegoisan kita terhadap alam. Tingkah laku manusia yang mengesankan keegoisannya terhadap alam dapat dilihat dari persoalan sampah yang berada pada sungai-sungai. Kesenangan menggunakan kendaraan bermotor yang menghasilkan karbondioksida (CO2) ke udara jauh melebihi kecepatan dan kemampuan alam untuk menguranginya. Keegoisan tingkah laku manusia lainnya yang berkontribusi terhadap bencana banjir dan harus dicegah adalah pengrusakan alam secara membabi buta yang mengatasnamakan keuntungan pribadi.

Prinsip alone we can do so little; together we can do so much yang dikumandangkan Helen Keller tampaknya dapat dijadikan pegangan bersama dalam mendobrak kebuntuan penyelesaian masalah banjir selama ini.

SUMBER : MANDROY  P

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: